Ambon,Liputan Sebelas.co.id – PLT Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Maluku Drs James Thomas Leiwakabessy mengeluarkan peringatan keras kepada para Kepala Sekolah dan Guru, tidak ada lagi praktik “titip-menitip” guru, terutama dalam mendukung operasional Sekolah Rakyat yang merupakan program Pendidikan untuk Keluarga kurang mampu yang kini mulai diterapkan di sejumlah Daerah di Maluku.
“Kalau Operator Dapodik saja bisa menyimpang dari tugas Kepegawaian, bagaimana mungkin kita percayakan mereka melayani keluarga miskin lewat Sekolah Rakyat?” tegas Leiwakabessy dalam pernyataan terbuka saat membuka Bimbingan Teknis Pemantapan Dapodik 2025, yang berlangsung di Ambon, Kamis 19 Juni 2025. Leiwakabessy menambahkan, Dinas Pendidikan saat ini tengah bekerja sama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Sosial, untuk mendukung Sumber Daya Manusia Sekolah Rakyat.
Namun sayangnya, masih ada beberapa Kabupaten/Kota di Maluku yang belum mengajukan proposal pendirian sekolah tersebut. “Saya minta segera Desain dan rencanakan. Ini bukan program main-main. Kita bicara tentang masa depan anak-anak yang terpinggirkan karena ekonomi,” ujarnya. Lebih lanjut, Leiwakabessy menekankan bahwa ke depan seluruh tenaga pendidik, termasuk guru dan tenaga kependidikan, akan dievaluasi dan disebar secara merata berdasarkan kebutuhan riil di sekolah-sekolah, khususnya sekolah rakyat.
“Kami ingin ada keseimbangan, Pemerataan guru adalah kunci. Kepala Sekolah jangan main aman, jangan lindungi guru yang tidak kerja. Kembalikan semua guru ke tugas pokoknya sesuai SK,” katanya dengan nada tegas. Ia juga mengungkapkan bahwa Pihaknya telah mengantongi sejumlah data pelanggaran disiplin Guru dan Aparatur Pendidikan yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kepala Sekolah dan Cabang Dinas.
“Kalau Kepala Sekolah masih abaikan instruksi, maka siap-siap hadapi konsekuensinya. Sekali lagi saya tekankan: tidak ada guru titipan, tidak ada pegawai P3K yang seenaknya tidak masuk tugas,” ujarnya. Leiwakabessy bahkan menyebut Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Maluku saat ini menjadi salah satu institusi yang masuk dalam Pengawasan Ketat bahkan menjadi sorotan Publik terkait berbagai pelanggaran Kepegawaian.“Jangan sampai Sekolah Rakyat jadi proyek pencitraan belaka. Kita harus bangun sinergi, kuatkan integritas, dan benar-benar berpihak pada anak-anak yang tidak punya akses pendidikan,” tutupnya
