Tual,Liputan Sebelas.co.id – KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) adalah salah satu bagian badan Adhoc yang bertugas dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024. Usai resmi dilantik sebagai anggota KPPS Hal ini sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024, anggota KPPS ditetapkan dan dilantik pada 7 November 2024. Setelah itu, KPPS akan bertugas selama kurang lebih satu bulan, yakni dari 7 November hingga 8 Desember 2024. Selama bertugas, segala macam hal tentang tugas, kewenangan, hingga tata cara penyelenggaraan pilkada tentunya harus dipahami oleh KPPS.
Penjelasan tersebut disampaikan Oleh Ketua Divisi Data KPU Kota Tual Ali Rahayaan saat memberikan materi kepada 98 anggota KPPS Kelurahan Ketsoblak dalam jajaran PPK Dullah Selatan yang akan bertugas pada 14 TPS di Kelurahannya pada Tanggal 27 November nanti. Kegiatan Pada Hari Kedua ini dipusatkan di Lantai 2 Gedung Pertemuan SMP Negeri 1 Tual Selasa 19 November 2024. Rahayaan juga melanjutkan bahwa Bimtek ini sudah sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS Pilkada adalah: Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Selain mengetahui tugas dan tata cara pencoblosan, KPPS juga perlu mengetahui jenis pemilih dalam Pilkada 2024. Diringkas dari PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jenis pemilih Pilkada 2024 adalah:DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. DPTb adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
DPK adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai pemilih dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara. Rahayaan juga menekankan bahwa Tujuan kegiatan bimtek ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemilih di TPS. Di samping itu, dengan adanya bimtek, antar anggota KPPS dapat saling mengingatkan pemahaman dan kemampuan teknis dalam penyelenggaraan pemungutan maupun penghitungan suara Sekaligus mempersiapkan KPPS agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain Materi, setiap anggota KPPS juga melakukan Praktik di Tempat/Simulasi yang dipandu oleh Anggota PPK Dullah Selatan. Kegiatan Bimtek Hari ini juga Berlangsung di Gedung Pertemuan Kantor PDAM Kota Tual yang diikuti oleh 70 Anggota KPPS Kelurahan Masrum yang tersebar di 10 TPS. Selanjutnya nanti pada Tanggal 21 November 2024 seluruh KPPS akan mengikuti Bimtek penggunaan dan pengoperasian Aplikasi SIREKAP yang akan digunakan oleh KPU pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.
