Tual,Liputan Sebelas.co.id – Hari Kedua pelaksanaan Bimtek bagi KPPS Kepada PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur – Wagub Maluku dan Walikota – Wawali Tual Senin 04 November 2024 di Lantai 2 Kimson Centre Langgur ini materinya di bawakan oleh Ketua KPU Kota Tual Muttaqin Ali Renhoran.

Dalam Paparannya Renhoran katakan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk mempersiapkan KPPS dalam melaksanakan tugasnya pada Pilkada serentak 2024 baik Pemilihan Gubernur – Wagub Maluku dan Walikota – Wawali Tual dengan baik. Materi tersebut antara lain

1. Prosedur dan Tata Cara Pemilihan: Materi ini mencakup penjelasan mendetail mengenai prosedur dan tata cara pemungutan suara, termasuk identifikasi pemilih, verifikasi dokumen pemilih, serta prosedur penghitungan suara.
2. Penggunaan Sistem Informasi Pemilu: KPPS diajarkan mengenai penggunaan sistem informasi pemilu yang digunakan untuk melaporkan hasil pemilihan dan perhitungan suara. Mereka diberikan pelatihan dalam menggunakan perangkat teknologi yang diperlukan untuk melaporkan hasil pemilihan dengan akurat dan tepat waktu. Yaitu melalui Aplikasi SIREKAP.
3. Penanganan Surat Suara dan Perlengkapan Pemilu: Materi ini mencakup prosedur penanganan surat suara, segel surat suara, dan pengamanan perlengkapan pemilu lainnya. KPPS diberikan instruksi mengenai bagaimana menyimpan surat suara dengan aman sebelum dimulainya pemungutan suara.

4. Penanganan Situasi Darurat: KPPS dilatih mengenai tindakan darurat yang perlu dilakukan dalam situasi krisis atau keadaan darurat selama proses pemungutan suara.
5. Pengawasan Pemungutan Suara: Materi ini mencakup penekanan terhadap pentingnya pengawasan terhadap proses pemungutan suara untuk memastikan keabsahan dan kejujuran hasil pemilihan.
6. Penanganan pengetahuan Hukum dan etika yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara.