Langgur,Liputan Sebelas.co.id – Penegasan tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Maluku Tenggara, Muchsin Rahayaan, kepada para Demonstran OKP Cipayung yang melakukan Aksi Unjuk Rasa di Pelataran Kantor Bupati Maluku Tengara, Jumat 17 Oktober 2024.
Secara Tegas Rahayaan Katakan, tidak ada biaya yang dibebankan kepada Peserta untuk proses seleksi penerimaan CPNS. Namun, akan tetapi uang sewa sebesar Rp50.000 tersebut dibebankan kepada masing masing Peserta sebagai Konsekwensi dari penggunaan ruang komputer (CAT) milik Poltekkes Keperawatan Negeri Tual, sebab itu bukan aset Daerah.
“Setiap penggunaan laboratorium harus dibayar karena itu bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” tegas Rahayaan.Rahayaan menjelaskan bahwa pembayaran tersebut langsung disetor kepada pihak Poltekkes dan tidak melalui BKPSDM. Biaya yang ditetapkan adalah sesuai dengan surat resmi yang diterima dari Poltekkes Keperawatan Negeri Tual, tanpa ada penambahan atau pengurangan dari pihak BKPSDM.
Terkait gedung CAT milik Pemerintah Daerah yang telah diresmikan pada Mei 2023, yang dipersoalkan oleh Demonstran, Rahayaan menegaskan bahwa memang benar gedung tersebut adalah Aset Pemda, akan tetapi belum memenuhi standar kelayakan penggunaan, sesuai dengan peraturan BKN nomor 4 tahun 2024. Masalah lain seperti infrastruktur, kapasitas listrik dan ketersediaan jaringan internet, menjadi kendala utama sehingga tes seleksi CPNS tidak dapat dilakukan di gedung tersebut.
Atas Tuntutan dari Demonstran, Pejabat Bupati Maluku Tenggara telah mengundang pihak Poltekkes dan PLN Cabang Tual pada 15 Oktober 2024 untuk membahas terkait Keberatan Peserta Seleksi dan Hasilnya adalah biaya untuk penggunaan laboratorium Poltekkes tersebut telah ditiadakan dan itu adalah Kebijakan Pemerintah Daerah menyelesaikan persoalan ini.selanjutnya Rahayaan katakan bahwa seleksi CPNS tetap akan dilaksanakan pada 30 Oktober 2024.Rahayaan juga berharap masyarakat bersabar terkait penggunaan gedung CAT milik Pemerintah Daerah yang nantinya akan digunakan demi kepentingan bersama setelah memenuhi standar kelayakan.
