Langgur,Liputan Sebelas.co.id – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan terus berkolaborasi bersama Dinas Kesehatan dan tim percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Maluku Tenggara untuk menekan angka stunting hingga mencapai ambang batas sesuai target Pemerintah Pusat. Penjelasan tersebut disampaikan Kepada Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara Hi.Thalib Renhoran saat diwawancarai awak media usai mengikuti Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting BKKBN RI bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, mitra dan stakeholder di depan Aula Kantor Bupati Malra Senin 27 Mei 2024.
Menurut Renhoran, Penurunan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara dan cakupan program Keluarga Berencana adalah program skala besar pembangunan kependudukan dan keluarga berencana atau disingkat Bangga Kencana ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Maluku Tenggara ujarnya.
Kepala Dinas yang berhasil membawa Maluku Tenggara mendapatkan Juara Kedua Anugerah Inovasi Daerah 2024 ini berterima kasih atas kunjungan Kepala BKKBN Pusat yang turun langsung dan melihat dari dekat Capaian kontrasepsi prevalensi red atau Cipiare di Kabupaten Maluku Tenggara dan menurut nya Maluku Tenggara masih berada di urutan 1 jika dibandingkan dengan 11 Kabupaten/Kota lain di Provinsi Maluku. Selanjutnya, terhadap stunting yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana arahan Kepala BKKBN RI bahwa ternyata hasil ESGE itu menunjukkan angka 34% tetapi jika disandingkan dengan EPPGM (Elektronik Pencatatan Pelaporan Berbasis Gizi Masyarakat), ternyata Kabupaten Maluku Tenggara itu jauh lebih baik karena berada pada angka 16%, Artinya tinggal hanya menekan 2 digit atau 2 angka untuk mencapai target Nasional yaitu 14%” ujar Renhoran.
Untuk itu melalui kunjungan Kepala BKKBN Pusat ini Dirinya berharap agara tim percepatan penurunan stunting Malra dan OPD terkait untuk terus berkarya dan berkolaborasi bagi prevalensi capaian/cakupan Keluarga Berencana seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas para Kader di Posyandu maupun TPK (Tenaga Pendamping Keluarga) untuk menekan atau memberikan komunikasi informasi edukasi (KIE) terhadap keluarga yang berisiko stunting atau yang disingkat KRS” tutup Renhoran
