Langgur,LiputanSebelas.co.id – Pj. Sekretaris Daerah Bp. Ir. Nikodemus Ubro, M.Si mewakili Pj. Bupati Maluku Tenggara hadir pada Acara Pembukaan Persidangan Ke-71 Klasis GPM Pulau-pulau Kei kecil dan Kota Tual Tahun 2024.Turut hadir pada Acara tersebut yaitu yang mewakili Pj. Walikota Tual, Asisten II, Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kota Tual Dullah Atnangar, MMP, perwakilan Forkopimda, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Kab. Maluku Tenggara, Pimpinan OPD Kab. Maluku Tenggara dan Kota Tual.
Kehadiran Penjabat Sekda Maluku Tenggara ini untuk menghadiri pembukaan Persidangan ke-71 Klasis GPM Pulau-Pulau Kei Kecil dan Kota Tual Tahun 2024 di Ohoi Warbal, Minggu 03 Maret 2024. Dalam Sambutan Tertulis PJ Bupati yang dibacakan PJ Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Nicodemus Ubro Katakan, Pelayanan umat dalam lingkup keagamaan adalah salah satu faktor penting menumbuhkan modal sosial di masyarakat.
Pelayanan keagamaan juga menjadi sarana meningkatkan kualitas hidup, yang tercermin dari kualitas karakter dan mental spiritual.“Maka sidang klasis menjadi ruang konsolidasi, partisipasi dan diskusi yang sangat efektif, dimana akan terbangun soliditas dan sinergi yaitu mengarahkan pelayanan klasis yang sejalan dengan kondisi, karakteristik serta kebutuhan warga klasis serta dinamika pembangunan daerah,” ujar Ubro.
Pelayanan klasis GPM hidup, tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan warga masyarakat yang majemuk. Hal ini berarti, pelayanan klasis GPM bersama pelayanan keagamaan lainnya dituntut untuk mewujudkan keselarasan dengan kondisi, dan karakteristik lingkungan strategis pembangunan daerah. Keselarasan dimaksud, ujar Ubro terus diupayakan oleh Pemerintah daerah. Salah satunya melalui perumusan arah dan kebijakan pembangunan, yang menjadi rujukan bagi pelaksanaan pelayanan umum kemasyarakatan, termasuk pelayanan keagamaan.
Selanjutnya Ubro menguraikan bahwa PJ Bupati Malra Drs Jasmono ditugaskan ke Bumi Larvul Ngabal ini mengemban Tujuh Program Prioritas yakni:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar. “Ini berkaitan dengan perbaikan tata Kelola pelayanan pendidikan, dan kesehatan termasuk pelayanan kependudukan.
2. Menurunkan angka kemiskinan. Target besar yang ingin dicapai adalah menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 20 persen dan penanganan kemiskinan ekstrim
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
4. Mengendalikan inflasi, aspek ketersediaan, pasokan dan distribusi barang yang menjadi akar masalah inflasi di daerah perlu didukung oleh berbagai sektor dan terlebih pelaku usaha ekonomi di Daerah.
5. Kemudahan investasi.
6. Pembangunan infrastruktur.
7. Fasilitasi pemilihan umum.
Ketujuh program prioritas ini didorong, karena berdasarkan kajian permasalahan daerah, inilah masalah dan isu strategis yang besar di daerah ini.“Program-program prioritas ini hanya dapat berhasil apabila didukung oleh kelembagaan masyarakat secara luas, tutup Ubro.
