Tual,LiputanSebelas.co.id – Fungsi utama lampu penerangan jalan umum (PJU) adalah memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari. Penerangan Jalan Umum (PJU) juga merupakan barang elektronik yang rentan sehingga diperlukan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan yang mutlak, seperti perbaikan jaringan, penggantian lampu PJU, pengecekan kondisi PJU, dan juga pembersihan ranting pohon yang mengganggu jaringan udara PJU.
Sebagaimana jenis peralatan elektronik lainnya, lampu penerangan jalan juga memerlukan tindakan perawatan dan perbaikan guna memastikan lampu PJU dapat berfungsi sesuai yang diharapkan sehingga masyarakat pengguna jalan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat kondisi jalan yang gelap.
Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual Usman Borut SE kepada Media ini Senin 25 Maret 2024 saat dikonfirmasi via Ponsel. Menurut Borut, Dasar Hukum Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Lampu Penerangan Jalan adalah: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
Mantan Kabag Perekonomian ini melanjutkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mulai melakukan perawatan dan perbaikan pada fasilitas umum maupun pemeliharaan PJU dan PJL yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah baik itu yang berada pada ruas jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten maupun jalan lingkungan tutup Borut.
